Musrenbangtas provinsi jawa barat dengan provinsi banten th 2027
Sumber Gambar :[16:52, 17/04/2026] Rachma Bappeda: Batas wilayah beda… tapi pembangunan harus sejalan 🤝✨
Gimana caranya layanan publik tetap merata dan ekonomi tetap tumbuh di wilayah perbatasan?
Jawabannya ada di Musrenbangtas Banten–Jawa Barat 2027 💡 Forum ini jadi langkah nyata untuk menyatukan perencanaan, menyinkronkan program, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Bandung, 16 April 2026
Dengan fokus pada: ✅ Peningkatan layanan dasar ✅ Penguatan potensi daerah ✅ Pertumbuhan ekonomi inklusif
Kolaborasi ini bukan sekadar rapat, tapi upaya nyata membangun wilayah perbatasan yang lebih maju dan terintegrasi.
Karena pembangunan terbaik… adalah yang dirasakan bersama 🌱
💬 Menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan saat ini?
#BappedaBanten #Musrenbangtas2027 #BantenJabarSinergi #PerencanaanPembangunan #EkonomiInklusif #BantenMaju [16:53, 17/04/2026] Rachma Bappeda: Perkuat Layanan Dasar dan Ekonomi Inklusif, Banten–Jawa Barat Sinkronkan Program Pembangunan Wilayah Perbatasan
Bandung – Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan (Musrenbangtas) Tahun 2027 pada Kamis (16/04/2026), bertempat di Ruang Sidang Soehoed Warnaen, Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, yang mewajibkan daerah berbatasan untuk memperkuat sinergi melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bersama.
Mengusung tema “Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Pengembangan Potensi Daerah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, Musrenbangtas menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan lintas wilayah, khususnya di daerah perbatasan Banten dan Jawa Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Bappeda Provinsi Banten, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta para tim kerja terkait.
Melalui forum ini, kedua provinsi membahas daftar rencana program dan kegiatan prioritas pada berbagai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, mulai dari peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur wilayah, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.
Musrenbangtas diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
