Berita

[17:03, 20/04/2026] Rachma Bappeda: Apa jadinya kalau data tidak sinkron?

Program bisa meleset, bantuan tidak tepat sasaran, dan perencanaan jadi kurang maksimal.

Melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Banten 2026 yang dilaksanakan pada 16 April 2026 di Ballroom Bappeda Provinsi Banten, seluruh pemangku kepentingan menyatukan langkah—memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang valid, akurat, dan terintegrasi.

Karena dari data yang tepat, lahir kebijakan yang tepat.

Menuju pelayanan publik yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Mari bersama mendukung terwujudnya Satu Data Banten.

#SatuDataBanten #BantenMaju [17:04, 20/04/2026] Rachma Bappeda: Forum Satu Data Provinsi Banten 2026 Perkuat Kolaborasi Data untuk Pembangunan yang Tepat Sasaran

Serang — Pemerintah Provinsi Banten melalui Bappeda Provinsi Banten menyelenggarakan Forum Satu Data Provinsi Banten Tahun 2026 pada Rabu, 16 April 2026, bertempat di Ballroom Bappeda Provinsi Banten.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait yang berperan sebagai produsen data. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bappeda Provinsi Banten dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas data pembangunan.

Kepala Bappeda Provinsi Banten dalam sambutannya menyampaikan bahwa data memiliki peran yang sangat strategis dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, hingga evaluasi pembangunan.

“Data yang tidak sinkron dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran program. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar seluruh pihak untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid dan terintegrasi,” ujarnya.

Melalui Forum Satu Data ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi terkait standar data, metadata, serta mekanisme interoperabilitas antar sistem yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat peran walidata dan produsen data dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Banten optimis bahwa kualitas data pembangunan akan semakin meningkat, sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran serta kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut diberikan penghargaan kepada anggota Forum Satu Data yang dinilai berkontribusi aktif dalam penyediaan data berkualitas.

Ke depan, kolaborasi yang telah terbangun diharapkan dapat terus diperkuat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.