Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil serta mewujudkan target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekn....
Dalam rangka menindaklanjuti sosialisasi dan persiapan verifikasi penyusunan dokumen LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur TA 2020, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan Verifikasi Data Awal Penyusunan LKPJ Tahun 2020 pada Rabu-Jumat (13-15/1), di Ruang Rapat Bidang Bappeda. Kepala Bappeda Provin....
Sebagai upaya Penyamaan Persepsi agar seluruh perangkat daerah dapat optimal dalam menyusun LKPJ Akhir Tahun 2020, Bappeda Banten mengelar Rapat Sosialisasi Dan Persiapan Verifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Akhir Tahun 2020, yang dihadiri oleh s....
“Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah.” (Riwayat Imam Baihaqi). Di tengah suasana prihatin saat ini, dimana wabah covid-19 sedang melanda hampir seluruh dunia yang masih terasa sampai dengan awal tahun 2021 ini, tak pelak di negara kit....
Sesuai Undang-Undang pasal 33 Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota. Kualitas Perencanaan menjadi salah satu indikator terpenting unt....
Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Banten menerima kunjungan delegasi Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Jambi yang diketuai langsung oleh Azri selaku Kepala Badan Beserta tim. Dalam pertemuan tersebut Bappeda Banten diwakili oleh Ahmad Rohili....
Sebagai tindak lanjut dari proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perjanjian Kinerja direvisi atau disesua....
Pemprov Banten terpilih sebagai salah satu dari 18 (Delapan Belas) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menjadi nominator penerima Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2020. Anugerah ini akan diberikan kepada Pemerintah Daerah baik level Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait kinerj....
“Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi perge....
Melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Bappeda Provinsi Banten ....
Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da....
Peningkatan daya saing sumber daya manusia, kualitas infrastruktur, daya saing daerah, kualitas lingkungan hidup dan kualitas pelayanan publik adalah beberapa masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Ditjen Pembangunan Daerah, SIPD dan Ditjen Keuangan Daerah yang mengem....
