Berita

Bertujuan untuk mengetahui apakah pemekaran di tingkat provinsi menghasilkan pemerintah yang lebih responsif dan bertanggung jawab, pemberian layanan publik yang lebih baik, dan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat luas, Tim Peneliti Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada di bawah pimpinan Prof. Dr. Wahyudi Kumoroto, MPP melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion di Bappeda Provinsi Banten Selasa (13/8). 

Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Sosial  Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Perwakilan Fugsional Perencana, Peneliti dan Analis Kebijakan serta beberapa staf dari masing masing Bidang yang ada di Bapeda Provinsi Banten.  

“Kegiatan FGD ini merupakan bagian  dari rangkaian kegiatan penelitian sehingga diharapkan data dan informasi yang diperoleh nantinya dapat digunakan sebagai landasan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pemekaran daerah yang banyak terjadi pasca bergulirnya reformasi”, ungkap Wahyudi. “Sebelum di Banten acara seperti ini juga digelar di wilayah provinsi Kalimantan Utara yang juga merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari daerah induknya”lanjut Wahyudi. 

Sementara itu Kabid Sosial dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten Nurmetia Apriliani menyambut baik dilakukannya penelitian semacam ini. Nurmetia menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman empiris atau pun dari data statistik yang ada, kondisi Banten pasca pemekaran  menunjukan berbagai perbaikan “Beberapa indikator makro pembangunan seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia , tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi yang diraih provinsi Banten jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum tahun 2000 saat Undang Undang  Pembentukan Provinsi Banten disahkan”, papar Nurmetia.  (sospem/ika)