Berita

Sesuai Permendagri 86/2017 yang mengamanatkan kepada  Bappeda untuk melaporkan dan merekomendasikan perbaikan/penyempurnaan capaian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan Rakor Pengendalian Capaian RKPD Kabupaten/Kota dan APBN di Provinsi Banten Jum’at (18/10) di Ruang Rapat Bappeda Kota Tangerang.

Kepala Bidang pembinaan pelaksana an anggaran (PPA) I Ditjen Perbendaharaan Negara Astriyani menyampaikan bahwa dana APBN di Provinsi Banten senilai Rp 13,21 Triliun, sedangkan alokasi anggaran yang berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi memiliki pagu Rp 2,3 Triliun dan hingga 15 Oktober 2019 sudah terrealisasi Rp 1,1 triliun atau 49,3% dengan pagu terbesar di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. “Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pagu Rp 806,9 Milyar telah tersalur Rp 201,7 Milyar, dengan realisasi tertinggi pada Pemerintahan Kabupaten Lebak”, ungkap Astriyani.

Kepala Bappeda Banten Muhtarom mengingatkan pentingnya sinergisitas program dan kegiatan antara pemerintah, pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah yang berdampak pada ketercapaian Indikator Makro Pembangunan. “Patut disyukuri capaian Indikator Makro Banten untuk Indeks Pembangunan Manusia  (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio di atas capaian nasional”, papar Muhtarom

Berdasarkan ekspose capaian yang disampaikan oleh para Kepala Bappeda se Provinsi Banten didapat kesimpulan serapan Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang telah mencapai 80%, sedangkan serapan yang paling rendah dicapai oleh Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebesar 20%. Virgoyanti, Kepala Bappeda Lebak mengapresiasi Bappeda Provinsi Banten yang melaksanakan kegiatan evaluasi melalui pendekatan road show dari satu kantor Bappeda ke kantor Bappeda yang lain sehingga bisa mendalami persoalan evaluasi secara lebih tajam dengan penuh kekeluargaan dan keakraban. 

Rapat yang dihadiri juga oleh Sekretaris Kota Tangerang serta perwakilan BPKAD Kabupaten/Kota, serta Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana DAK menyepakati evaluasi berikut akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Tangerang pada Januari 2020. (zm/ika)