Berita

Atas keberhasilan mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Provinsi Banten bersama Jambi dan Papua mendapat apresiasi dari Menteri dalam Negeri yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar, Selasa (15/10) di Hotel Grand Paragon Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, mengingatkan bahwa apresiasi tersebut harus menjadi pemicu bagi daerah utk meningkatkan akuntabilitas dan terutama mencegah praktik koruptif di lingkungan pemerintah daerah. “Selama 5 (lima) tahun terakhir, telah 119 (seratus sembilan belas) kepala daerah kena OTT (Operasi Tangkap Tangan oleh KPK-red), diharapkan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ada lagi OTT”, terang Tjahyo Pemberian penghargaan yang dilakukan di sela sosialisasi Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam acara tersebut menghadirkan juga Ketua

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Rahardjo yang dalam sambutannya menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk maju dengan proyeksi pada Tahun 2050 Indonesia menjadi negara kelima dengan GDP (Gross Domestic Product/Produk Domesti Bruto) tertinggi dan itu tidak datang dengan sendirinya maka harus diupayakan antara lain perilaku koruptif harus ditekan hingga akhirnya hilang hingga akar-akarnya. “SIPD ini diharapkan memudahkan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu penting bagi kita, Kemendagri dan seluruh pemerintah di daerah untuk duduk bersama mengawal bisnis proses, system data dan informasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas sehingga rakyat dapat mengawasi”, papar Agus 

Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim ketika dimintai tanggapannya menyatakan bahwa pencapaian Banten ini adalah bukti kerja keras seluruh jajaran Pemprov Banten “ini merupakan hasil kerja kita bersama sehingga Banten bisa menjadi yang terbaik di Indonesia dalam integrasi perencanaan dan penganggaran", ungkap Gubernur.

Hadir pula dalam acara tersebut Pemerintah Provinsi se Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum dan Inspektorat.

Saat ditemui di ruang kerjanya {15/10), Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom  menyampaikan apresiasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atas kemitraan selama ini sehingga SIMRAL di Provinsi Banten mampu dikembangkan. Dari awalnya integrasi perencanaan penganggaran, sekarang telah sampai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP). "Apresiasi juga saya sampaikan pada seluruh pegawai Bappeda, sehingga SIMRAL bisa berkembang seperti sekarang", tutur Muhtarom.