Berita

Demi mempersiapkan Kota Serang sebagai kota metropolitan karena posisinya sebagai ibukota Provinsi Banten dan mengindentifikasi potensi pembangunan  kabupaten dan kota di sekitar Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II Provinsi Banten, Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Banten menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas proposal kajian terkait hal tersebut Senin (21/10) di Bappeda Banten.

“Kajian ini harus bisa memberi gambaran basis ibukota ke arah mana, karena hal ini akan terkait dengan investasi yang harus disiapkan”, ungkap Sekda Banten Al Muktabar yang hadir didampingi Kepala Bappeda Muhtarom. “Seperti yang kita bisa lihat di  kota-kota besar di dunia, mereka  memiliki basis identitas, brand dan roadmap yang jelas apakah kota bisnis, maritim  seperti Florida atau  jasa layanan pemerintahan seperti Washington DC di Amerika Serikat”, lanjut Sekda yang akrab dipanggil Al itu.

Ibukota di negara maju masih menurut Al, sangat  memperhatikan lingkungan, mereka menaruh perhatian pada hutan kota, misalnya.  “Keberadaan kawasan Kopassus di Kota Serang ini bisa dikembangkan menjadi hutan kota bahkan diperluas cakupannya, begitu juga dengan kawasan Alun-alun Serang dan Stadion Maulana Yusuf”, urai Al “jangan lupa, bonus demografi membutuhkan ruang yang  lebih luas untuk para SDM unggul selain juga perlu dipertimbangkan antispasi atas wacana penggabungan Jakarta dengan Banten setelah Ibukota RI dipindahkan”, lanjut Al

Proposal kajian yang disusun oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini terutama mengidentifikasi perkembangan Kota Serang serta hubungannya dengan dinamika ruang pantai utara dari Tangerang yang bergerak ke arah barat dan dari Cilegon/Merak menuju ke arah timur. “Dalam kajian ini kami mencoba untuk tidak lagi meng-kutubkan wilayah utara dan selatan di Banten ini karena kelak bagaimanapun jalan tol akan mempersatukannya”, terang Tubagus Furqon Sofhani Ketua Tim Tenaga Ahli ITB, “perlu diingat pula bahwa 10 (sepuluh) tahun mendatang kita memasuki era megaurban”, lanjutnya.

Terkait keinginan Sekda untuk memperluas cakupan kawasan hijau seperti di wilayah Taman Kopassus Serang, menurutnya daerah militer adalah kawasan terkontrol sehingga relative mudah dalam penanganannya, demikian pula dengan kawasan kampus yang dapat dikontrol rektor sebagai kawasan hijau. “Masalah tata ruang muncul begitu keluar dari kawasan terkontrol tersebut sehingga dalam hal ini dibutuhkan identifikasi dan evaluasi kebijakan, apakah sudah support atau belum”, papar Furqon.

Acara dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan antara lain jajaran Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Cilegon dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten. (chs/ika)