Berita

Tangerang,– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar, di Yasmin Hotel Karawaci, Jalan Raya Binong No. 8, Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Kamis (12/12/2024)

Forum ini merupakan bagian dari penyusunan RKPD dengan menggali berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 serta perumusan strategi dalam rangka pencapaian Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan kedalam astacita dan dijabarkan dalam 45 indikator utama pembangunan (IUP). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengharmonisasikan rencana kerja pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, serta mensinkronisasikan program prioritas nasional dengan kebutuhan daerah.

Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dimulai dari identifikasi isu dan permasalahan, penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang, hingga penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) RKPD yang akhirnya akan ditetapkan sebagai RKPD Provinsi Banten 2026. Semua tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Ketua DPRD Provinsi Banten, H. Fahmi, SE, dalam sambutannya pada Forum Konsultasi Publik, menyampaikan dan membahas beberapa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi fokus dalam pembangunan Provinsi Banten. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut meliputi Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Prioritas Di Bidang Ekonomi, Prioritas Di Bidang Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kesehatan, Dan Sosial. H. Fahmi, SE juga menekankan pentingnya Forum Konsultasi Publik sebagai agenda kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten. Forum ini merupakan wadah yang strategis untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat, guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga Banten.

Beliau juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Forum ini diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran. Ucapnya.

Sementara itu disela-sela membuka acara PJ.Gubernur Banten Al Muktabar, “Momen ini adalah satu siklus secara Buttom Up kita membutuhkan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat atau yang disebut dengan stakeholder pembangunan dimana ini akan memperkuat rancangan kita untuk makin sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita harapkan saat ini yang jelas bahwa satu kata dari harapan itu sesuai dengan Mandatory undang-undang dasar republik indonesia 1945 adalah ikhtiar kita untuk kesejahteraan rakyat”.

kita tentu yang paling berharap adalah masukan-masukan pada pagi hari ini dan tentu saya mengapresiasi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segenap ikhtiar kita ini dan kita akan terus berkomitmen untuk membangun Banten 24 tahun kita berdiri banyak capaian yang telah kita dapat tapi banyak juga hal yang masih kita iktiharkan untuk kita capai dalam menjawab Apa yang disebut dengan cita-cita pendiri provinsi banten untuk kesejahteraan masyarakat. Ujarnya

Turut hadir dalam kegiatan forum yaitu Pimpinan Daerah Provinsi Banten; Bupati dan Walikota Se Provinsi Banten, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri selaku narasumber; Deputi Regional Kementerian PPN/Bappenas selaku Narasumber, Kepala Badan Gizi Nasional selaku Narasumber, Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal di Provinsi Banten, Asisten Daerah, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Para kepala Bappeda/Bapelitbangda Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten,  Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Akademisi, Direktur Utama Badan Usaha Industri dan UMKM, Pimpinan Asosiasi, LSM, Media dan peserta dari masyarakat Provinsi Banten.

Ditemui disela-sela acara Kepala Bappeda Provinsi Banten “Mahdani” mengungkapakan bahwa forum konsultasi publik hari ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan kolaboratif. saya mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam forum ini. mari kita sampaikan gagasan, kritik, dan saran yang konstruktif agar RKPD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan bersama masyarakat Provinsi Banten. Ucapnya. (gnr)

Sumber : Bappeda Provinsi Banten