Berita

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) BAPPEDA Provinsi Banten untuk Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai Perangkat Daerah Provinsi Banten, BAPPEDA Kabupaten/Kota, serta stakeholder lainnya.

Acara dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten serta menghadirkan sejumlah Narasumber, diantaranya Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten “Tb. Luay Sofhani”, Kepala BAPPEDA Provinsi Banten “Dr. Mahdani, ST, SE, M.Si, MM”, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang “Dr. H. Sutoto, S.Pd, M.Si”, serta dari kalangan akademisi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa “Prof. Dr. Meutia, SE, MP”. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom BAPPEDA Provinsi Banten pada Selasa, (25/02/2025).

Forum ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah BAPPEDA adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2026 dengan BAPPEDA kabupaten/kota serta program dan kegiatan perangkat daerah provinsi yang terkait.
2. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2026 dengan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan, serta memastikan sinergitas dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah provinsi.

Hasil dari Forum Perangkat Daerah ini berupa masukan-masukan konstruktif dari narasumber dan peserta rapat yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Banten. Masukan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara Forum Perangkat Daerah sebagai acuan dalam perencanaan lebih lanjut. (Adm)

Sumber : Badan Perencanaan pembangunan Daerah