Berita

Sebagai salah satu upaya menghadapi era revolusi industry 4.0, Bappeda Banten menggelar rapat koordinasi pada Juni lalu dan menghasilkan beberapa point penting untuk ditindaklanjuti terutama oleh dinas teknis terkait sebagai leading sector dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Stitistik dan Persandian (DKISP).

Point penting yang mengemuka antara lain mendorong DKISP Provinsi Banten untuk lebih mengoptimalkan peran dalam memantapkan data sistem infomasi Banten Satu Data, penguatan infrastruktur dan jaringan teknologi,informatika dan komunikasi, penyebarluasan informasi publik/kehumasan serta pengembangan sarana aplikasi informatika dan sistem pengamanannya.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah memantapkan pembangunan infrastruktur teknologi di Provinsi Banten terutama pada aspek regulasi, infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, publikasi, data dan konten serta manajemen.

Selain itu keberadaan aplikasi e-Government (Jawara e-Gov) harus terus dioptimalisasi dengan melakukan proses integrasi dan implementasi berbagai aplikasi dan kebijakan bidang TIK sehingga aplikasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masayrakat, termasuk juga harus dapat  mengintegrasikan aplikasi berbagai sektor antara lain pertanian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, keuangan, sektor pemerintah, pemerintahan desa dan vertikal. “Selanjutnya DKISP harus mengidentifikasi beberapa aplikasi generik yang dapat direplikasi sehingga bisa digunakan sebagai aplikasi berbagi pakai agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat menjadi kebijakan nasional dapat segera meluas implementasinya”, ungkap Kepala Bappeda Banten Muhtarom saat berdiskusi dengan peserta rapat koordinasi.

“Peningkatan perluasan Komunikasi, Kolaborasi dan Networking jugha harus dilakukan, agar mampu menjawab semua tantangan dalam revolusi industri 4.0. sehingga dharapkan hambatan menghadapi revolusi industri 4.0 mudah ditaklukkan”, lanjut Muhtarom

Menjawab hal tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal ini telah melakukan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU dengan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 5 Agustus 2019 di Pendopo Provinsi Banten.  “Perjanjian Kerjasama dalam berbagai sektor ini bisa dimanfaatkan  untuk memaksimalkan big data di era digital sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan terkait pengangguran, kemiskinan terutama untuk basis survey”, ungkap Muhtarom  “Oleh karena itu perlu dibuatkan skema-skema metodologi yang penting bagi pemerintah untuk membuat formulasi kebijakan.  ITB juga siap membantu Pemerintah Provinsi Banten untuk mensejajarkan Kota Serang dengan ibu kota lainnya”, lanjutnya.

Menghadapi era revolusi industry 4.0 ini segenap perangkat daerah di Pemprov Banten diharapkan dapat turut mempersiapkan diri, di   Bidang Sosial dan Pemerintahan misalnya diharapkan dapat menyesuaikan program dan kegiatan yang mendukung antara lain peningkatan SDM terutama keahlian dan keterampilan dalam teknologi penggunaan internet,  memastikan bahwa lapangan kerja sebagai teknisi, pengontrol IT dan pekerjaan yang berhubungan dengan internet diperbanyak, mengupgrade sistem pendidikan dengan cara menyesuaikan tuntutan industri dengan kemajuan teknologi internet.  “Melalui program link and match antara dunia industry dan pendidikan, maka perlu dilakukan sinkronisasi kurikulum dengan praktik di dunia kerja selain juga  penyediaan sarana dan prasarana harus dimaksimalkan dan yang tak kalah penting adalah skill tenaga pengajar yang melek teknologi harus lebih ditingkatkan”, pungkas Muhtarom (ik)