Dalam upaya percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Banten yang merupakan aksi perubahan organisasi yang dilakukan dalam rangka output dari Pendidikan dan pelatihan administrator Angkatan VI BPSDM Provinsi Banten dengan peserta Perencana Ahli Muda atas nama Sabferrial Fernando Imam telah melakukan diseminasi dan sosialsasi terhadap organisasi perangkat daerah.
Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Desember 2023 bertempat di Ballroom Bappeda Provinsi Banten. Acara dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten Bapak Dr. Mahdani, SE,ST, M.Si,MM yang juga selaku mentor dalam aksi perubahan organisasi tersebut.
Dalam sambutannya Kepala Bappeda berharap ini menjadi inovasi dan terobosan dalam manajemen kinerja khususnya dalam perencanaan dan pengendalian, sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan, komunikasi dan kolaborasi antar stakeholders dalam percepatan implementasi RB Tematik berdampak.
Pada aksi perubahan organisasi ini menghasilkan arsitektur kinerja dan kerja berbasis program prioritas dalam tematik Kemiskinan Ekstrim, Stunting, Inflasi, Investasi dan P3DN. Berdasarkan model arsitektur tersebut yang disampaikan oleh reformer aksi perubahan organisasi sdr. Sabferrial Fernando Imam yang juga dikenal dengan Bung IaL diterangkan dalam pemaparan bahwa terdapat 5 area intervensi, 11 aksi, 26 kinerja urusan dengan 42 program prioritas yang berada pada 17 OPD untuk tematik kemiskinan ekstrim. Sedangkan pada tematik stunting terdapat 4 area intervensi, 15 aksi, 13 kinerja urusan dan 20 program prioritas pada 13 OPD. Pada tematik inflasi terdapat 4 area intervensi, 12 aksi, 6 kinerja urusan dan 11 program prioritas pada 5 OPD. Tematik investasi terdapat 6 area intervensi, 16 aksi, 8 kinerja urusan dan 13 program prioritas pada 8 OPD dan tematik P3DN inflasi terdapat 6 area intervensi, 6 aksi, 4 kinerja urusan dan 5 program prioritas pada 3 OPD yang keseluruhan tematik didukung oleh keselurhan OPD.
Ini merupakan hasil analisis dan pembuatan model sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap percepatan implementasi RB tematik dan memberikan dampak secara langsung bagi pelayanan masyarakat. Model ini masih perlu dilakukan pembahasan dan finalisasi secara bersama-sama pada level daerah dan diharapkan dapat menjadi rencana aksi daerah kedepannya.
