Berita

TANGGERANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar membuka langsung agenda tersebut di Hotel Horison Grand Serpong Jl. MH Thamrin Km 2.7, Kota Tangerang, Rabu (14/12/2022).

Turut hadir dalam acara antara lain Bappenas Direktorat Regional I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, KPU Provinsi Banten, BAPPEDA DIY,  Ketua DPRD dan Unsur Komisi DPRD Banten, Forkopinda Banten, Bupati dan Walikota Se- Banten, Sekda Kab/Kota Se- Banten, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pimpinan Instansi VertIkal, Perguruan Tinggi, Kepala Bappeda Kab/Kota, Tokoh Masyarakat, Ulama, dan LSM.

Adapun Tujuan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, yaitu sebagai media sinergitas, yang telah diatur Pada Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten yang dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan RKPD Provinsi Bersama-Sama, adapun rangkaian tahapan dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. masukan dan saran tersebut akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan instasi yang hadir pada forum konsultasi publik. kesepakatan ini akan menjadi bahan masukan yang penting dalam pelaksanaan musrenbang rancangan RKPD Provinsi Tahun 2024. selain itu juga sebagai bahan masukan pada pelaksanaan rakortekrenbang, rakorgub hingga musrenbangnas.

Dalam kesempatannya Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar mengungkapkan kondisi capaian makro pembangunan Provinsi Banten secara Umum dari tahun ke tahun menunjukan progres yang cenderung membaik dengan di tandainya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten terus mengalami kemajuan, Capaian IPM Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin meningkat di bandingkan pada tahun 2021 sebesar 72,72 Poin yang posisinya diatas rata-rata nasional.

Peningkatan IPM Banten Tahun 2022, dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten, yaitu rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat merupakan komponen pembentuk IPM yang pencapaiannya dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnya dari sisi laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif setelah mengalami guncangan ekonomi dari dampak Pandemi Covid 19, pada tahun 2022 sebesar 5,71 persen meningkat sebesar 0,52 Persen dari tahun sebelumnya sebesar 5,19 Persen, capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tahun 2022 sebesar 8,09 Persen, lebih baik dibanding 2021 sebesar 8,98 Persen TPT Provinsi Banten memang masih terlalu tinggi namun kondisi tersebut telah membaik dari periode sebelumnya, ujar Al Muktabar.

Selanjutnya capaian persentase penduduk miskin pada Tahun 2022 sebesar 6,16 Persen lebih rendah atau menurun  dari angka kemiskinan Nasional sebesar 9,54 Persen, angka tersebut menjadi prioritas pembangunan melalui pemenuhan layanan dasar,

Adapun capaian persentase gini ratio 2022 sebesar 0,363, lebih baik dari gini ratio nasional sebesar 0,384. gini rasio yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin membaik, hal ini menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan secara kondusif. Sedangkan pada presentase inflasi pada bulan november mencapai 5,34 persen cukup tinggi namun masih terkendali dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 5,42 Persen, Pungkasnya.

Selanjutnya dirumuskan beberapa hasil Perumusan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 telah dirumuskan Permasalahan pembangunan yang di kelompokan pada 4 isu strategis yang antara lain a) Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Kompetitif b) Sumber Daya Saing Ekonomi Unggulan Dan Potensial Yang Berdaya Ungkit c) Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, d) Reformasi Birokrasi Dan Demokrasi Yang Harmonis.

Pada momen tersebut kembali Pj.Gubernur Banten menekankan dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada undangan untuk memberikan masukan, koreksi dan saran perbaikan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sebelumnya secara terpisah Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani dalam sesi laporannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian dalam penyusunan rancangan untuk memperoleh masukan dan saran untuk kesempurnaan RKPD Provinsi Banten 2024. Diikuti 280 peserta undangan baik dari Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Banten, Kabupaten/Kota, instansi vertikal, hingga tokoh masyarakat.

Selanjutnya, Turut memberikan paparan Narasumber antara lain Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Yoppy Herlyan, Anggota KPU Provinsi Banten Eka Satialaksmana, Kepala Bappeda DIY Benny Suharsono, Bappenas Direktorat Regional I Rinella Tambunan dan Pj.Sekertaris Daerah Provinsi Banten Moch Tranggono. (gnr/yn)