Berita

ALMUKTABAR : Agar hasil penelitian benar benar dapat digunakan sebagai acuan atau model dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil penelitian bisa benar benar menjawab permasalahan yang ada, dalam bentuk pilihan solusi yang terbaik

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (MAHDANI) didampingi oleh Plt. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (SUGENG HARYADI) membuka rapat penelitian untuk sesi wawancara dengan perangkat daerah bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Banten. Senin (22/7/2024).

kegiatan ini adalah tindak lanjut dari arahan Pj Gubernur Banten pada Surat Kepala Lembaga Penelitian, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 400.1/438/IPDN.10 tanggal 17 Juli 2024, Pemerintah Provinsi Banten melalui Bappeda Provinsi Banten melakukan Fasilitasi terhadap penelitian komparasi kinerja pejabat kepala daerah dengan kepala daerah definitive dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya kebutuhan akan data dan informasi hasil wawancara pada penelitian, juga diperlukan data sekunder yang meliputi: 1)Angka Kemiskinan, 2)Tingkat Pengangguran Terbuka, 3) Priduk Domestik Regional Bruto, 4) Indeks Pembangunan Manusia, 5)Inflasi, 6)Gini Rasio, 7)Angka Kematian Ibu, 8)Angka Kematian Bayi, 9)Stunting, 10)Cakupan Air Bersih, 11)Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 12)Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13)Indeks Ketahanan Daerah, 14) Indeks Kepuasan Masyarakat, 15) dan Indeks Standar Pelayanan Minimal.

Perangkat Daerah yang terlibat dan hadir dalam acara tersebut, antara lain perwakilan dari BPKAD, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesbangpol, BPBD, Satpol PP, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, dan Pejabat Fungsional Bappeda Provinsi Banten. Hadir dalam kesempatan tersebut, Tim dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu Ibu Dr Ika Sartika, Dr Andifitri Rahmadany, dan Muhammad Al Ikhsan.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan ke Pj.Gubernur Banten (Al Muktabar) untuk berdiskusi dan memberikan arahan kepada Tim Peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pada kesempatan PJ.Gubernur Banten dalam diskusi menyampaikan beberapa arahan agar penelitian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara obyektif secara kuantitatif didasarkan pada data yang memadai, termasuk metodologi yang digunakan agar hasil penelitian benar benar dapat digunakan sebagai acuan atau model dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil penelitian bisa benar benar menjawab permasalahan yang ada, dalam bentuk pilihan solusi yang terbaik.

“Umpamanya dalam kasus penanganan stunting di Provinsi Banten, kami menginginkan penyelesaian stunting didasarkan pada data yang benar, sehingga sudah barang tentu untuk menyelesaikan stunting harus dimiliki data balita stunting by name by address (BNBA). Kita tidak ingin dalam menyelesaikan permasalahan stunting dengan data hasil survey. Dapat dipastikan bahwa setelah melakukan penimbangan dan pengukuran balita secara serentak posisi yang telah selesai secara 100%, didapatkan data bahwa angka Balita stunting provinsi Banten saat ini hanya sekitat 4,7%. Pun demikian untuk permasalahan permasalan lainnya misalnya pengurangan pengangguran, jang hanya berdasarkan data survey, tetapi harus sensus sehingga dapat diformulasikan dengan baik penyelesaiannya” ungkapnya.

Dalam kesempatan Ibu Dr. Ika Sartika selaku Ketua Tim Peneliti menyampaikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mix method, dan akan diupayakan se-optimal mungkin untuk menggali data data yang diperlukan sehingga hasil penelitian dapat disusun dengan baik. (Sh,Gnr)