Berita

Berkaitan dengan penyusunan regulasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Banten yang saat ini tengah dilakukan, Bappeda Banten menggelar Pekan Ilmi yang menghadirkan narasumber antara lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Banten, Selasa (22/10) di Bappeda Banten.

Narasumber dari KKP pada kesempatan tersebut berbagi pengalaman atas pengelolaan data dan informasi di KKP yang membawa mereka sebagai kementerian percontohan oleh Kantor Staf Presiden. "Data tidak terstandar, tidak ada keteranganmengenai siapa, bagaimana dan kapan data tersebut diperoleh serta apakah serta merta bisa diperbandingkan dengan data di tempat lain, rentetan pertanyaan tersebut akan muncul saat program pembangunan harus bekerja lintas sektor seperti  penanganan kemiskinan yang membutuhkan kepastian siapa dan dimana serta bagaimana status terakhirnya" ungkap Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo.  "Komitmen dari pimpinan serta 'keikhlasan' untuk mengakui bahwa tata kelola data harus diperbaiki adalah  kunci utama proses trasformasi tata kelola data. Tidak ada aplikasi terbaik, tidak ada sistem teknologi informasi terbaik, karena yang harus diciptakan adalah sistem dan aplikasi yang berfungsi memastikan keberhasilan program pembangunan tepat sasaran dan pada akhirnya bermanfaat untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat" pungkas Budi.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom mengatakan bahwa keterpaduan perencanaan, pelaksaanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung oleh data. Karena setiap kebijakan pembangunan berdampak ke masyarakat dan saat ini kita tidak bisa menghindari penggunaan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, maka pilihan terbaik adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan,  sehingga integrasi SDI dan SPBE di Pemprov Banten adalah suatu kebutuhan mendasar. “Saat ini kami tengah menggodok Peraturan Gubernur terkait 2 (dua) hal tersebut, sehingga ke depan diharapkan hal ini menjadi sumber rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan”, ujar Muhtarom

Pekan Ilmi yang merupakan agenda rutin Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Banten ini adalah yang kelima kalinya digelar selama tahun 2019  dengan materi yang berbeda-beda dalam setiap agendanya disesuaikan dengan kebutuhan atas perencanaan pembangunan dan saat munculnya kebijakan-kebijakan pusat yang berimplikasi pada daerah. 

Kegiatan dihadiri pula oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten serta utusan dari Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.(gun/ika)