Sesuai Undang-Undang pasal 33 Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota.
Kualitas Perencanaan menjadi salah satu indikator terpenting untuk mengukur kemajuan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan di daerah. Bagaimana dengan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten? Indikator kemajuan kualitas pembangunan Provinsi Banten dari tahun ke tahun dikatakan menunjukkan perbaikan, Sarana dan fasilitas umum mengalami peningkatan, baik fisik maupun non fisik yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.
.....
Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sudah melakukan sinkronisasi terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, namun secara proporsi belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran memadai dalam rangka belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pada tahun 2021 akibat dampak dari pandemi covid-19. DOWNLOAD
