Masyarakat Sebagai Stakeholders Pembangunan Banten


  

Dari Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten 2020

Kecanggihan teknologi menyebabkan kita menjadi asosial dan kurang guyub sehingga menjadi tugas kita melakukan upaya-upaya untuk terus berkomunikasi dengan publik/masyarakat, demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Banten 2020 di Hotel Aryaduta Karawaci Kota Tangerang, Rabu (12/12).

"FKP harus betul-betul memberikan output dan outcome yang jelas karena sebagai sebuah forum konsultasi publik maka sesungguhnya ini adalah media untuk masyarakat luas sebagai stakeholders pembangunan menyampaikan aspirasi, masukan, harapan dan keinginannya sebagai pengayaan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan 2020", papar gubernur yang akrab disapa WH ini.

"Seringkali output dari setiap kegiatan pembangunan yang telah dilakukan tidak pernah dapat diukur outcomesnya, apakah jalan yang kita bangun telah mampu memberi manfaat ekonomi untuk masyarakat, apakah berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan apakah telah mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)",ungkap WH.

"RPJMD harus bisa dipertanggungjawabkan di akhir masa jabatan dan peran DPRD juga krusial untuk mendukung pencapaian RPJMD ini terutama pada pembangunan sektor pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan", lanjutnya.

Disampaikan Gubernur bahwa bidang pariwisata juga harus menjadi concern karena seringkali terbentur dengan kewenangan Kabupaten/Kota terutama persoalan aset juga persoalan mental masyarakat di sekitar kawasan pariwisata yang harus terus dibangun.

Hal lain yang diungkap adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten yang meningkat begitu juga dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), namun pengangguran dinyatakat masih tinggi padahal daya beli masyarakat tinggi.

"Pendidikan vokasi di SMK sering menjadi alasan sebagai penyebab penyumbang tingginya tingkat pengangguran karena dianggap tidak mampu merespon kebutuhuan dunia usaha untuk itu Program Studi (Prodi) harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, pengajar harus terus diupgrade, sarana harus disesuaikan dengan perkembangan jaman", papar WH. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pabrik-pabrik dan industri banyak yang mengalihkan lokasi produksinya ke Jawa Tengah dan Timur sehingga ini berdampak sedikit banyak pada tingkat pengangguran di Banten.

Upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah meningkatkan link and match dengan dunia usaha, melakukan memorandum of understanding (mou) dengan Kementerian Tenaga Kerja dan menarik sebesar-besarnya investor untuk menanamkan modalnya di Banten.

"Korupsi sudah relatif berkurang di Banten, Kawasan Wisata Ziarah Banten Lama di Kota Serang terus dilakukan pembangunan begitu pula lokasi wisata ziarah di Kabupaten Pandeglang akan segera digarap sesuai prioritas", pungkas WH.

Hadir memberikan materi dalam kegiatan ini adalah narasumber dari Bappenas, BPS dan akademisi dari IPB termasuk juga dipaparkan rancangan awal RKPD 2020 oleh Kepala Bappeda Banten Muhtarom.

Acara yang dihadiri juga oleh seluruh Bupati dan Walikota, akademisi, tokoh masyarakat dan perwakilan unsur masyarakat se-Banten ini akan berlangsung hingga sore hari dalam sidang-sidang kelompok yang membahas 3 (tiga) topik besar pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan.

Diharapkan dari kegiatan ini didapat rumusan rencana program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rumusan rencana program lintas OPD, dan rumusan rencana program yg dibiayai APBN termasuk rumusan tema pembangunan Tahun 2020. (Ik)

 

 

 

 


Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan