Upaya Merespon Era Revolusi Industri 4.0 Catatan dari Musrenbangreg Jawa-Bali 16-18 Oktober 2018 di DIY


Revolusi industri 4.0 adalah babak baru perindustrian yang akan lebih banyak memberi peran kepada teknologi virtual dan bentuk-bentuk perindustrian yang kian canggih. Tantangan revolusi industri 4.0 harus direspons cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Demikian bahasan yang mengemuka saat gelaran Musyawarah Rencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg) se Jawa-Bali di Jogja pada 16-18 Oktober 2018 lalu. “Musrenbangreg Jawa Bali ini diselenggarakan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pada lingkup Jawa-Bali sehingga terwujud kesepakatan bersama di dalam mengatasi permasalahan pembangunan lingkup Jawa-Bali”, ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono XI selaku tuan rumah penyelenggara Musrenbangreg Jawa –Bali 2018 diikuti oleh seluruh Pemerintah Provinsi se Pulau Jawa dan Bali, yang mana 3 (tiga) gubernur hadir langsung memaparkan strategi perencanaan untuk menghadapi era revolusi industry 4.0 khususnya melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas sehubungan dengan tema yang diusung pada tahun ini adalah “ Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4 . 0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia ”. Gubernur Banten Wahidin Halim yang hadir langsung pada kesempatan tersebut memaparkan strategi yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten terkait tema tersebut, disampaikan bahwa saat ini dalam RPJMD 2017-2022 Banten tengah memasuki masa akselerasi dengan prioritas pada pembangunan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; Peningkatan Daya Saing Perekonomian;Peningkatan Daya Saing Pelayanan Prasarana dan Sarana;Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. “Melihat trend perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang terus naik dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 maka Banten optimis mampu menghadapi era 4.0 tentunya dengan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dengan terlebih dahulu menuntaskan pelayanan pada 3 aspek yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan”, ungkap gubernur yang akarab dipanggil WH tersebut Harapannya, saat seluruh aspek pelayanan dasar telah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, maka mereka akan siap mengahadapi era apapun bukan saja era 4.0 yang sudah di depan mata Secara khusus Strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi era Revolusi industri 4.0 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 antara lain Pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, Peningkatan Daya Saing Industri, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha, dan Dukungan Regulasi dan Kebijakan Perekonomian Untuk itu, perlu dukungan dan pengawalan ketat dari Bappeda sebagai mitra OPD dalam merumuskan strategi tersebut ke dalam program maupun kegiatan dan memastikan terdapat cukup dukungan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan hal tesebut. Dalam Musrenbangreg Jawa-Bali ini disepakati juga beberapa hal yang merupakan hasil rumusan tim dari seluruh Bappeda Pemprov se Jawa Bali yang tergabung dalam Sekretarian Bersama (Sekber) Musrenbangreg Jawa-Bali 2018. Rumusan ini adalah hasil telaah dari seluruh strategi yang dipaparkan disesuaikan dengan outcomes yang ingin diperoleh dan dibacakan bersama oleh seluruh gubernur dalam bentuk deklarasi dan ditujukan terutama kepada pemerintah pusat yang saat itu dihadiri oleh Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR RI. Gubernur se-Jawa–Bali sepakat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah strategis dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 sekaligus sebagai langkah konkrit penyiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hal-hal sebagai berikut: 1. Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan – terutama tenaga kerja perempuan. 2. Mengoptimalkan 5 (lima) Sektor Manufaktur Making Indonesia 4.0 dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif. 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. 5. Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat. 6. Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri. 7. Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/technopark yang ada di setiap daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan start up/creative hub dan menjadikan perguruan tinggi sebagai center of excellence and innovation. Deklarasi ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahun 2020 pada masing-masing provinsi di Jawa- Bali serta menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan strategis regional Jawa-Bali Tahun 2020. (ik)

Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan