Sinergi Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot dalam Pengendalian Pembangunan di Banten


Sinergi Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot dalam Pengendalian Pembangunan di Banten

 

Sebagai upaya memantau capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu)  pada masing masing kabupaten/kota di Provinsi Banten, 15 Oktober 2018 di Ruang Rapat Ex Litbang, Bappeda Provinsi Banten mengundang seluruh Kepala Bappeda se Banten pada Rapat Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun Anggaran 2018. “kegiatan hari ini juga untuk  mengidentifikasi faktor penghambat ketidaktercapaian target kinerja Provinsi selain tentunya sebagai ajang  silaturahmi untuk menguatkan koordinasi dan komunikasi sekaligus mengingatkan akan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah”, papar Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom saat membuka acara.

Pada kesempatan tersebut seluruh Bappeda Kabupaten dan Kota memaparkan progress capaian dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya sekaligus alasan penyerapan DAK dan Bankeu mengalami kendala, seperti yang disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Lebak terkait pelaksanaan DAK Bidang Pasar yang tidak bisa terserap dikarenakan keterlambatan kontrak lelang, selain juga kendala lain yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dilakukan rasionalisasi jumlah kegiatan. Muncul pula usulan adanya perubahan petunjuk teknis (juknis) dana penyuluhan KB dari Sosialisasi ke kegiatan penunjang mobilitas, dan usulan alokasi air baku untuk Kabupaten Lebak dari DAM Karian yang semula 0,5 menjadi 1,2 lt/dtk. “Kami juga berharap Pemprov Banten melakukan konservasi wilayah hulu DAM Karian agar masa pakai DAM lebih lama”, ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Lebak.

Sementara itu Bappeda Kabupaten Serang menyoal tingginya tingkat pengangguran terbuka karena meskipun di wilayah Kabupaten Serang banyak industri namun sedikit saja masyarakat yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industry-industri tersebut, untuk itu Kepala Bappeda Kabupaten Serang meminta perhatian Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Banten pro aktif dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Kabupaten Serang. Hal lain yang diungkap adalah seoal perlunya upaya mitigasi bencana yang terus menerus, terintegrasi dan komprehensif mengingat wilayah Kabupaten Serang adalah wilayah rawan bencana termasuk bencana akibat industry.

Dari Kota Serang terungkap soal dukungan untuk revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten (Banten Lama) yang diharapkan berkelanjutan juga soal perlunya harmonisasi target RPJMD Provinsi Banten dan Kota Serang mengingat kedudukannya sebagai ibukota provinsi. Hal lain yang disoal adalah penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pengairan yang dirasa sulit diterapkan karena sulitnya air baku, selain juga harapan Pemkot Serang agar aplikasi pelaporan dapat terintegrasi untuk seluruh kabupaten dan kota.

Sementara itu Kota Cilegon mengungkap soal sinergi penuntasan kemacetan di pintu keluar tol Cilegon Timur karena hal ini terkait kewenangan serta soal keluhan sulitnya memperoleh Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat karena realisasi anggaran yang rendah .

Dari Kabupaten Pandeglang mengharapkan percepatan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemprov Banten juga dampak keterlambatan pengajuan pencairan bankeu dan DAK yang berakibat pada beban APBD yang menjadi lebih berat. Hal lain yang terungkap adalah permohonan revitalisasi dan penataan kawasan ziarah di Pandeglang antara lain  Cikaduen dan Caringin yang memiliki kompeksitas masalahnya mirip dengan Banten Lama.

Bappeda Kota Tangerang Selatan menyampaikan persoalan serapan DAK hanya 76% yang termanfaatkan demikian juga dengan serapan Bankeu. Hal serupa dialami juga di Kabupaten Tangerang yang serapan DAKnya 86% untuk itu ada permohonan untuk melakukan perubahan mekanisme pengadaan pada Bankeu dari lelang menjadi swakelola. .

Kepala Sub BIdang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Banten Zaenal Mutaqien mengingatkan soal tenggat waktu pelaporan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 86/2017 selain juga kewajiban untuk mengisi matrik evaluasi. “Sesuai PPP 33/2018 peran gubernur kini semakin kuat dan rencananya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten akan langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing kabupaten dan kota, untuk itu sinergi sangat dibutuhkan selain upaya lain yang saat ini tengah dilakukan yaitu sinergi system aplikasi yang mana 6 (enam) dari 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten telah memanfaatkan aplikasi SIMRAL”, ungkapnya. (zm/ik)


Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan