SAKIP sebagai Alat Perbaikan Kinerja Pemprov Banten


Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam hal program, organisasi dan tata laksana sumberdaya manusia, pada Kamis (11/10) di Ruang Rapat Bisang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Banten digelar rapat koordinasi terkait verifikasi realisasi APBD dan capaian realisasi pekerjaan triwulan III 2018 seperti yang telah tertuang dalam aplikasi SIMRAL pada modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom mengatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut surat Kemenpan-RB nomor: B/185/M.AA.05/2018 perihal Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Banten serta tuntutan dari masyarakat dalam peningkatan kinerja aparatur sipil negara dan merupakan wujud transparansi program kegiatan di lingkungan Pemprov Banten. “Bappeda untuk itu menginisiasi pengukuran kinerja triwulanan dengan mengimplementasikan aplikasi SAKIP yang merupakan ringkasan sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah”, ungkap Muhtarom. “hal ini juga dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sebagai implementasi pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, lanjut Muhtarom.

Gubernur telah memberikan pembagian tugasnya kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilaksanakan dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masayarakat. Gubernur selalu memantau langsung program kegiatan OPD melalui aplikasi SAKIP secara rutin salah satunya untuk mengetahui penyerapan anggaran, selain tentunya bertatap muka dengan pimpinan OPD dalam rapat pimpinan yang digelar rutin paling lambat 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, ungkap Muhtarom “Aplikasi SAKIP memastikan proses penganggaran berjalan sesuai kaidah dan pengalokasian dapat tepat sasaran sesuai prinsip money follow progam”, lanjutnya

Selain itu melalui SAKIP ini gubernur ingin memastikan bahwa pembangunan yang tengah dilaksanakan fokus pada pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten.

Dalam tahapan verifikasi ini ditemukan sejumlah perbedaan data yang langsung diklarifikasi saat itu juga sehingga kendala dan permasalahan bisa terketahui dan dicarikan bersama langkah penyelesaiannya.

Sebagai informasi, selama kurang lebih 1 pekan (8-12/10) seluruh OPD di Pemprov Banten melakukan proses verifikasi capaian kinerja sampai dengan triwulan III yang dilakukan oleh masing-masing bidang mitra di Bappeda. Proses verifikasi dengan aplikasi SAKIP sebagai toolnya ini diharapkan dapat mendeteksi dini kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran.

Kepala bappeda menuturkan bahwa aplikasi ini telah diapresiasi oleh Bank Dunia, dan Pemprov Banten disebut sebagai satu-satunya pemerintah provinsi yang telah mengintegrasikan proses perencaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui sebuah sistem aplikasi. “Diharapkan dengan perbaikan sistem ini, seluruh aparatur Pemprov Banten mampu berkinerja lebih baik dan selalu menunjung tinggi transparansi dalam penggunaan anggaran tentunya semata-mata untuk pembangunan Banten yang lebih baik”, tutur Muhtarom. (gf/ik)

 


Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan