Tupoksi


  1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  1. Kepala Badan
    1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Perekonomian, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    3. Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
    5. Membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
    6. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
    7. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta tata ruang;
    8. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;
    9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
    10. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
    12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Sekretaris
  1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
    6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
    7. merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    6. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
    7. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    8. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    9. melaksanakan fungsi kehumasan;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  7. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  8. menyusun laporan keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  7. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  9. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
  10. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  12. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Bidang Perekonomian
  1. Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang ketahanan pangan, sub bidang keuangan, investasi dan ketenagakerjaan, serta sub bidang dunia usaha dan ekonomi kreatif.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perekonomian berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
    6. Merencanakan penyusunan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
    7. Merencanakan penyusunan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
    8. Merencanakan penyusunan bahan analisis permasalahan di bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
    9. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan
    1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang ketahanan pangan.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    3. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Pangan;
    5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    6. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    7. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada Sub bidang Ketahanan Pangan;
    8. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;
    9. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;
    10. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Ketahanan Pangan;
    11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan/atau Perangkat Kerja terkait;
    12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

 

 

  1. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
  1. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan berdasarkan rencana operasional Bidang Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
    7. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
    8. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
    9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
  1. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bidang Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
    7. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
    8. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
    9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Perangkat Kerja terkait;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
  1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang kesejahteraan sosial, sub bidang sumber daya manusia dan kebudayaan serta sub bidang tata pemerintahan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
    6. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
    7. Menyusun bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
    8. Menyusun bahan analisis permasalahan di bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
    9. Menyusun bahan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
    10. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
    13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
  1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
    1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang kesejahteraan sosial.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    3. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana operasional Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
    5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    6. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    7. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
    8. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
    9. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
    10. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Kesejahteraan Sosial;
    11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
  1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan berdasarkan rencana operasional Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
    7. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
    8. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
    9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan
  1. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Tata Pemerintahan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan mempunyai rinciantugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Tata Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Tata Pemerintahan;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Tata Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
    7. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;
    8. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang Tata Pemerintahan;
    9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Tata Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Tata Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
  1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang tata ruang, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral, sub bidang penataan infrastruktur wilayah serta sub bidang komunikasi dan informatika.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,  Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. Merencanakan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    6. Merencanakan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    7. Merencanakan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
    8. Merencanakan penyusunan bahan analisis permasalahan di bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
    9. Merencanakan penyusunan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
    10. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
    13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
    1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang tata ruang, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,  Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    3. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
    5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    6. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    7. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
    8. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
    9. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
    10. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
    11. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
    12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
  1. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Penataan Infrastruktur wilayah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
    7. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
    8. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
    9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
  1. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Komunikasi dan Informatika.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai rinciantugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
    7. Menyusun bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
    8. melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang Komunikasi dan  Informatika;
    9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Komunikasi dan Informatika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
  1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan, sub bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sub bidang kerjasama pendanaan pembangunan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
    6. Menyusun bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
    7. Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
    8. Menyusun bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran  pembangunan dan program pembangunan;
    9. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
    10. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
    11. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan pembangunan;
    12. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk kejasama pendanaan pembangunan;
    13. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
    14. Menyusun bahan analisis permasalahan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
    15. Menyusun bahan program Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
    16. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
    19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
    1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    3. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
    5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    6. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    7. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;
    8. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
    9. Menyusun bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan penganggaran program pembangunan;
    10. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    11. Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    12. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    13. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional;
    14. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
    15. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
    16. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    17. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

 

  1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
    6. Menyusun bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
    7. Menyusun bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;
    8. Menyusun program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
    9. Melaksanakan koordinasi dan Menyusun bahan penyusunan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
    10. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    11. Menyusun Perjanjian Kinerja tahunan;
    12. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    13. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
    14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
    15. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    16. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan
  1. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
    6. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
    7. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan;
    8. Menyusun bahan kajian kebijakan pegembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan;
    9. Menyusun bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan;
    10. Menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan;
    11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

 

  1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
  1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub  bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi serta Sub Bidang Data dan Informasi.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan  mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar pelaksanaan pengelolaan data dan infromasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
    6. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan infromasi pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
    7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
    8. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaran penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;
    9. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
    10. Merencanakan pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
    11. Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
    12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
    14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan
    1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    3. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
    5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    6. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    7. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
    8. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;
    9. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
    10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
  1. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang inovasi dan teknologi.

 

  1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
    6. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;
    7. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
    8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    9. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
  1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang data dan informasi.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi;
    3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. Menyusun bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
    6. Menyusun kebutuhan data dan informasi pembangunan Daerah;
    7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan Daerah;
    8. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
    9. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;
    10. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
    11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
    12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
    13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
    14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan