Lokakarya Inovasi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat

Lokakarya Inovasi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat
Lokakarya Inovasi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat

Menyongsong era industry 4.0 yang saat ini sedang didengung-dengungkan, juga sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah sebagai wujud kesiapan untuk mencapai tujuan pembangunan yang maksimal dengan memanfaatkan potensi yang ada, Bappeda Banten menggelar Lokakarya Inovasi Daerah, Pemanfaatan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kamis (13/2) di Ruang Rapat Semi Paripurna Lantai 2 Bappeda Provinsi Banten.

Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH) merupakan hasil pengkajian,perekayasaan, pendataan, adopsi, dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi bersekala nasional. “Puja Indah ini diharapkan mampu mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintregasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”, papar Kepala Bappeda Banten Muhtarom dalam sambutannya. “Lokakarya ini secara umum bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah”,lanjutnya.

Melibatkan antara lain narasumber Kepala Bidang kelembagaan Inovasi Daerah Pusat Litbang Inovasi Daerah, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat guna meningkatkan produk unggulan berbasis inovasi sebagai wujud mendukung pengembangan kecerdasan dan ekonomi kreatif serta menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang perlunya budaya kreatif, inovatif dan solutif dalam kehidupan bernegara;

Peserta berasal dari Perangkat Daerah Provinsi Banten, Bappeda Kabupaten/Kota, Fungsional Peneliti, fungsional Perencana dan analis kebijakan Bappeda Provinsi Banten.

Sebagai informasi, inovasi sesuai PP No.38 Tahun 2017 terbagi menjadi Inovasi Tata kelola Pemerintahan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik;dan/ atau Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah