RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017


Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran. KUA dan PPAS yang disepakati harus mengacu pada RKPD, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Banten.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

  1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
  2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
  3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta;
  4. Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
  5. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Banten memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 

RKPD 2011, RKPD 2012, RKPD 2013, RKPD 2014

RKPD 2014 PERUBAHAN, RKPD 2015 ,RKPD 2016, RKPD 2017




Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Peta


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran